PEMERINTAH TETAPKAN TANGGAL 4 MEI SAMPAI 17 MEI 2021 UNTUK PERPANJANGAN PPKM MIKRO

Pemerintah kembali memperpanjang masa pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), yang berlaku mulai tanggal 4 Mei hingga 17 Mei 2021.

Dalam PPKM Mikro Tahap VII ini wilayah pemberlakuan diperluas, dengan tambahan lima provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat, yang dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada tanggal 3 Mei 2021.

Pada periode sebelumnya, PPKM Mikro telah dilaksanakan di 25 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara, Papua, Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Sebagaimana diinstruksikan Mendagri Tito Karnavian dalam Inmendagri 10/2021 ini, dengan tambahan lima provinsi, gubernur di 30 provinsi dapat menetapkan dan menambah prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing kabupaten/kotanya sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan cakupan perlakukan pembatasan.

“Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi unsur tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen, dan positivity rate (proporsi tes positif) di atas 5 persen,” ujar Tito.
Adapun kriteria zonasi pengendalian wilayah baik 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ATURAN SEKOLAH TATAP MUKA JULI 2021

Gambar
Pemerintah mewajibkan sekolah menyediakan opsi Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas, jika semua guru dan tenaga kependidikan sudah selesai divaksin. PTM terbatas dilakukan pada Juli 2021 bersamaan dengan tahun ajaran baru.⁣ ⁣ Harapan serupa diucapkan Mendikbud Nadiem Makarim dalam siaran berjudul Pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Vaksinasi yang dilakukan sejak awal 2021 memberikan peluang akselerasi PTM terbatas.⁣
Baca selengkapnya

Saksi Korupsi Bansos, KPK Konfirmasi Honor Cita Citata

Pedangdut Cita Rahayu atau Cita Citata diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/3/2021). Dalam pemeriksaan tersebut KPK mengonfirmasi honor yang diterimanya saat menjadi pengisi acara yang diadakan oleh Kementerian Sosial di Labuan Bajo. Cita Citata sendiri diperiksa dengan status sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. “Kami mengonfirmasi saksi pada saat menjadi salah satu pengisi acara yang diadakan oleh Kemensos RI di Labuan Bajo, di mana sumber uang tersebut juga masih diduga dari para vendor yang menjadi pelaksana pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2021 di Kemensos RI,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/3/2021). Sementara Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan, keterangan Cita Citata dibutuhkan terutama terkait apakah dia mengetahui uang yang diberi kepadanya sebagai honor merupakan uang hasil k...
Baca selengkapnya

KEMENKES KLARIFIKASI TENTANG PENEMUAN KASUS MUTASI VARIAN BARU

Gambar
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengklarifikasi pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin terkait penemuan kasus mutasi varian baru Covid-19 asal India. Nadia menegaskan bahwa varian baru yang dimaksud Menkes yakni B117 asal Inggris, bukan B1617 dari India. "Yang dimaksud Bapak Menteri itu 10 kasus B117 dari Inggris, bukan B1617 dari India. Kalau mutasi varian baru virus dari India, belum ditemukan di Indonesia," kata Nadia saat dihubungi merdeka.com, Selasa malam (27/4). Sebelumnya, Menkes mengatakan bahwa telah ditemukan 10 kasus Covid-19 dari mutasi varian baru Virus Corona dari India "Virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena, 6 diantaranya adalah imported cases, jadi masuk dari luar negeri. sedangkan 4 diantaranya adalah transmisi lokal. 2 di Sumatera, 1 di Jawa Barat, dan 1 di Kalimantan Selatan," kata Menkes Budi saat konferensi pers yang disiarkan di Youtube Sekretariat P...
Baca selengkapnya