WACANA POROS ISLAM SULIT TEREALISASI

Munculnya wacana tentang koalisi atau poros partai Islam mendapatkan beragam variasi pendapat dari sejumlah partai politik dengan genealogi serta asas Islam di Tanah Air. Belum adanya kesatuan pendapat ini menunjukkan wacana tersebut masih mentah dan belum jelas arahnya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai berideologi Islam di Tanah Air, misalnya, membantah hanya akan membangun koalisi dengan partai politik (parpol) yang berasas sama atau berasal dari rumpun kepartaian sejenis. Bantahan ini disampaikan oleh Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Sabtu (17/4/2021) di Jakarta, menyikapi beredarnya wacana pembentukan ”Poros Islam” dalam beberapa waktu terakhir ini, seusai pertemuan PPP dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu lalu.
Wacana pembentukan poros Islam alias poros partai Islam atau sering juga disebut sebagai poros ketiga akan terwujud apabila Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut bergabung.

Partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu akan menjadi penentu bagi terbentuknya poros Islam. Apalagi jika poros itu ingin mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024.
Demikian disampaikan pakar hukum tata negara yang juga pemerhati politik, Refly Harun dalam video Youtube miliknya, berjudul "Poros Islam Dukung Anies di 2024", Jumat (16/4).

"PKB menjadi penentu bagi poros Islam kalau mau terbentuk. Dan kalau tidak, maka Poros Islam itu tidak akan ada, kecuali kerja sama di dalam pemilihan legislatif," ujar Refly Harun.
Untuk bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres, butuh minimal 115 kursi di DPR.
Koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sudah menjajaki poros Islam tidak cukup lantaran tak memenuhi syarat jumlah minimal kursi. PKS memiliki 50 kursi, sementara PPP hanya 19 kursi.

Artinya, gabungan dua parpol tersebut hanya punya 69 kursi.
Di sisi lain, Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasis massa Islam dan memiliki 44 kursi di DPR telah tegas menolak wacana poros Islam.
Karena itu, harapan kini hanya ada pada PKB yang punya 58 kursi DPR.

Jika PKS, PPP, dan PKB bersatu membentuk poros Islam, jumlah kursinya 127. Artinya, bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024.
"Tapi kalau satu saja tidak mau bergabung, maka selesailah mimpi soal poros Islam dengan calon presiden dan calon wakil presidennnya," demikian Refly Harun.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ATURAN SEKOLAH TATAP MUKA JULI 2021

Gambar
Pemerintah mewajibkan sekolah menyediakan opsi Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas, jika semua guru dan tenaga kependidikan sudah selesai divaksin. PTM terbatas dilakukan pada Juli 2021 bersamaan dengan tahun ajaran baru.⁣ ⁣ Harapan serupa diucapkan Mendikbud Nadiem Makarim dalam siaran berjudul Pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Vaksinasi yang dilakukan sejak awal 2021 memberikan peluang akselerasi PTM terbatas.⁣
Baca selengkapnya

Saksi Korupsi Bansos, KPK Konfirmasi Honor Cita Citata

Pedangdut Cita Rahayu atau Cita Citata diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/3/2021). Dalam pemeriksaan tersebut KPK mengonfirmasi honor yang diterimanya saat menjadi pengisi acara yang diadakan oleh Kementerian Sosial di Labuan Bajo. Cita Citata sendiri diperiksa dengan status sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. “Kami mengonfirmasi saksi pada saat menjadi salah satu pengisi acara yang diadakan oleh Kemensos RI di Labuan Bajo, di mana sumber uang tersebut juga masih diduga dari para vendor yang menjadi pelaksana pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2021 di Kemensos RI,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/3/2021). Sementara Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan, keterangan Cita Citata dibutuhkan terutama terkait apakah dia mengetahui uang yang diberi kepadanya sebagai honor merupakan uang hasil k...
Baca selengkapnya

KEMENKES KLARIFIKASI TENTANG PENEMUAN KASUS MUTASI VARIAN BARU

Gambar
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengklarifikasi pernyataan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin terkait penemuan kasus mutasi varian baru Covid-19 asal India. Nadia menegaskan bahwa varian baru yang dimaksud Menkes yakni B117 asal Inggris, bukan B1617 dari India. "Yang dimaksud Bapak Menteri itu 10 kasus B117 dari Inggris, bukan B1617 dari India. Kalau mutasi varian baru virus dari India, belum ditemukan di Indonesia," kata Nadia saat dihubungi merdeka.com, Selasa malam (27/4). Sebelumnya, Menkes mengatakan bahwa telah ditemukan 10 kasus Covid-19 dari mutasi varian baru Virus Corona dari India "Virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena, 6 diantaranya adalah imported cases, jadi masuk dari luar negeri. sedangkan 4 diantaranya adalah transmisi lokal. 2 di Sumatera, 1 di Jawa Barat, dan 1 di Kalimantan Selatan," kata Menkes Budi saat konferensi pers yang disiarkan di Youtube Sekretariat P...
Baca selengkapnya