BERAWAL DARI KERESAHAN, HINGGA TIDAK MASUK PROLEGNAS 2021

Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sempat digaungkan Presiden Joko Widodo akhirnya tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang disepakati pemerintah, DPR, dan DPD. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, rencana revisi UU ITE ditunda lantaran pemerintah masih menampung aspirasi publik. "Soal UU ITE, Pak Ketua, ini lagi dibahas dan dilakukan public hearing. Ini kan ada kaitannya juga dalam RUU KUHPidana yang sudah kita bahas secara mendalam," kata Yasonna dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (9/3/2021). Pemerintah saat ini tengah membentuk dua tim pengkaji UU ITE yakni tim yang mengkaji pedoman penerapan UU ITE dan tim yang mengkaji revisi UU ITE. Batalnya rencana revisi UU ITE tentu bertentangan dengan spirit di awal saat Presiden Jokowi menggaungkan wacana tersebut. Wacana revisi yang mengarah pada pengubahan Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat 2 tentang ujara kebencian berbasis SARA yang kerap menjadi alat kriminalisasi sempat membawa angin sejuk.